Belajar Akuntansi & Pembukuan Bisnis UKM.
Saat ini berlaku 5 standar akuntansi keuangan di Indonesia. Semua entitas bisnis maupun entitas non-bisnis harus mengikuti ketentuan standar akuntansi tersebut dalam perlakuan akuntansinya. Ke 5 standar akuntansi tersebut adalah sebagai berikut :
- Standar Akuntansi Keuangan (SAK) disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) - IAI
- Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah) disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) - IAI
- Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), disusun oleh DSAK IAI
- Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM), disusun oleh DSAK IAI
- Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan - Menteri Keuangan
Kali ini kita akan sedikit membahas Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang lebih dikenal dengan SAK Umum.
BACA JUGA : Mengenal Standar Akuntansi Keuangan Syariah
Sejarah SAK Umum
SAK merupakan standar akuntansi pertama yang berlaku di Indonesia, yang dikembangkan sejak tahun 1973. Sebelum dikenal dengan istilah SAK, terlebih dahulu diawali dengan Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI) yang mengacu pada US GAAP. PAI disusun oleh Komite PAI IAI. Pada tahun 1994, IAI melakukan revisi total terhadap PAI dan melakukan kodefikasi dengan istilah “Standar Akuntansi Keuangan” atau disingkat SAK. SAK pada awalnya disusun oleh Komite SAK IAI. Tahun 1998 Komite SAK berubah menjadi Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) yang bertugas untuk menyusun dan mengesahkan SAK hingga kini.
SAK terus mengalami pengembangan dan revisi sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan dunia usaha hingga 7 kali revisi ; 1 Oktober 1995, 1 Juni 1996, 1 April 2002, 1 Oktober 2004, 1 September 2007 dan 1 Juli 2009.
Konvergensi SAK ke IFRS
Sponsored Ad
Sesuai kesepakatan dengan Anggota G-20 pada tahun 2009, IAI telah mencanangkan program konvergensi SAK ke International Financial Reporting Standard (IFRS) per 1 Januari 2009. Penerapatan tahap pertama SAK hasil konvergensi IFRS berlaku efektif 1 Januari 2012. Sedang tahap kedua efektif berlaku pada 1 Januari 2015. SAK Umum hasil konvergensi IFRS lebih diperuntukan bagi entitas yang memiliki akuntabilitas publik yang signifikan, seperti Perusahaan yang sahamnya listing di bursa efek dan lembaga keuangan.
Daftar SAK Umum
Hingga saat ini SAK terus mengalami perkembangan dan revisi menyesuaikan dengan IFRS yang begitu cepat. SAK yang diterbitkan terdiri dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK), dan Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan (PPSAK). Berikut ini adalah daftar SAK berdasarkan revisian tahun 2019 :
Daftar PSAK
Terdiri dari 47 PSAK yang berlaku :
- PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan
- PSAK 2 Laporan Arus Kas
- PSAK 3 Laporan Keuangan Interim
- PSAK 4 Laporan Keuangan Tersendiri
- PSAK 5 Segmen Operasi
- PSAK 7 Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi
- PSAK 8 Peristiwa Setelah Periode Pelaporan
- PSAK 10 Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing
- PSAK 13 Properti Investasi
- PSAK 14 Persediaan
- PSAK 15 Investasi pada Entitas Asosiasi
- PSAK 16 Aset Tetap
- PSAK 18 Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya
- PSAK 19 Aset Tak Berwujud
- PSAK 22 Kombinasi Bisnis
- PSAK 23 Pendapatan
- PSAK 24 Imbalan Kerja
- PSAK 25 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan
- PSAK 26 Biaya Pinjaman
- PSAK 28 Akuntansi Kontrak Asuransi Kerugian
- PSAK 30 Sewa
- PSAK 34 Kontrak Konstruksi
- PSAK 36 Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa
- PSAK 38 Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali
- PSAK 44 Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estate
- PSAK 46 Pajak Penghasilan
- PSAK 48 Penurunan Nilai Aset
- PSAK 50 Intrumen Keuangan : Penyajian
- PSAK 53 Pembayaran Berbasis Saham
- PSAK 55 Instrumen Keuangan : Pengakuan dan Pengukuran
- PSAK 56 Laba Persaham
- PSAK 57 Provisi, Liabilitas Kontijensi, dan Aset Kontijensi
- PSAK 58 Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan
- PSAK 60 Instrumen Keuangan : Pengungkapan
- PSAK 61 Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah
- PSAK 62 Kontrak Asuransi
- PSAK 63 Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi
- PSAK 64 Aktivitas Eksplorasi dan Evaluasi pada Pertambagangan SUmber Daya Mineral
- PSAK 65 Laporan Keuangan Konsolidasian
- PSAK 66 Pengaturan Bersama
- PSAK 67 Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain
- PSAK 68 Pengukuran Nilai Wajar
- PSAK 69 Agrikultur
- PSAK 70 Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak
- PSAK 71 Instrumen Keuangan
- PSAK 72 Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan
- PSAK 73 Sewa
Daftar ISAK
Terdiri dari 27 ISAK :
- ISAK 8 Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Suatu Sewa
- ISAK 9 Perubahan atas Liabilitas Aktivitas Purna Operasi, Restorasi, dan Liabilitas Serupa
- ISAK 10 Program Loyalitas Pelanggan
- ISAK 11 Distribusi Aset Nonkas kepada Pemilik
- ISAK 13 Lindung Nilai Investasi Neto dalam Kegiatan Usaha Luar Negeri
- ISAK 14 Aset Tak Berwujud - Biaya Situs Web
- ISAK 15 Batas Aset Imbalan Pasti, Persyaratan Pendanaan Minimum dan Interaksinya
- ISAK 16 Perjanjian Konsesi Jasa
- ISAK 17 Laporan Keuangan Interim dan Penurunan Nilai
- ISAK 18 Bantuan Pemerintah - Tidak Berelasi Spefisik dengan Aktivitas Operasi
- ISAK 19 Penerapan Pendekatan Penyajian Kembali dalam PSAK 63 : Pelaporan keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi
- ISAK 20 Pajak Penghasilan - Perubahan dalam Status Pajak Entitas dan Para Pemegang Saham
- ISAK 21 Perjanjian Konstruksi Real Estate
- ISAK 22 Perjanjian Konsesi Jasa : Pengungkapan
- ISAK 23 Sewa Operasi - Insentif
- ISAK 24 Evaluasi Substansi Beberapa Transaksi yang Melibatkan Suatu Bentuk Legal Sewa
- ISAK 25 Hak Atas Tanah
- ISAK 26 Penilaian Ulang Derifatif Melekat
- ISAK 27 Pengalihan Aset dari Pelanggan
- ISAK 28 Pengakhiran Liabilitas Keuangan dengan Instrumen Ekuitas
- ISAK 29 Biaya Pengupasan Lapisan Tanah dalam Tahap Produksi pada Tambang Terbuka
- ISAK 30 Pungutan
- ISAK 31 Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK 13 : Properti Investasi
- ISAK 32 Definisi dan Hierarki Standar Akuntansi Keuangan
- ISAK 33 Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka
- ISAK 34 Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan
- ISAK 35 Penyajian laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba
Daftar PPSAK
Tediri dari 13 PPSAK :
- PPSAK 1 Pencabutan PSAK 32 Akuntansi Pengusahaan Hutan dan PSAK 35 Akuntansi Pendapatan Jasa - 16 Juni 2009
- PPSAK 2 Pencabutan PSAK 41 Akuntansi Waran dan PSAK 43 Akuntansi Anjak Piutang - 5 Desember 2009
- PPSAK 3 Pencabutan PSAK 54 Akuntansi Restrukturisasi Utang Piutang Bermasalah - 22 Desember 2009
- PPSAK 4 Pencabutan PSAK 31 Akuntansi Perbankan, PSAK 42 Akuntansi Perusahaan Efek, dan PSAK 49 Akuntansi Reksadana - 15 Desember 2009
- PPSAK 5 Pencabutan ISAK 6 Interpretasi atas Paragraf 22 dan 16 PSAK 55 (1999) tentang Instrumen Derifatif Melekat pada Kontrak dalam Mata Uang Asing - 15 Desember 2009
- PPSAK 6 Pencabutan PSAK 21 Akuntansi Ekuitas, ISAK 1 Penentuan Harga Pasar Deviden Saham, ISAK 2 Penyajian Modal dalam Neraca dan Piutang kepada Pemesan Saham, dan ISAK 3 Akuntansi atas Pemberian Sumbangan atau Bantuan - 1 Februari 2011
- PPSAK 7 Pencabutan PSAK 44 Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estaste - 11 Agustus 2011
- PPSAK 8 Pencabutan PSAK 27 Akuntansi Perkoperasian - 8 April 2011
- PPSAK 9 Pencabutan ISAK 5 Interpretasi atas Paragraf 14 PSAK 50 (1998) Tentang Pelaporan Perubahan Nilai Wajar Invesatsi Efek dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual - 20 Desember 2011
- PPSAK 10 Pencabutan PSAK 51 Akuntansi Kuasi Reorganisasi - 20 Desember 2011
- PPSAK 11 Pencabutan PSAK 39 Akuntansi Kerja Sama Operasi - 28 Juni 2011
- PPSAK 12 Pencabutan PSAK 33 Aktivitas Pengupasan Lapisan Tanah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pertambangan Umum - 12 Juli 2013
- PPSAK 13 Pencabutan PSAK 45 Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba - 11 April 2019
Referensi : Aplikasi SAK Online - IAI